Panglima TNI Dampingi Presiden RI, Luncurkan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

    Panglima TNI Dampingi Presiden RI, Luncurkan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

    JAKARTA - "Saya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim PPHAM yang berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. 

    Demikian dikatakan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang didampingi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam rangka acara Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bertempat di Rumoh Geudong, Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Selasa (27/06/23).

    Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial merupakan upaya pemerintah memberi prioritas pada pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat yang  berorientasi pada pemulihan korban (Victim Centered). Sehingga memungkinkan terwujudnya hak-hak korban seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan.

    Presiden Jokowi, mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada 11 Januari 2023 lalu. Atas peristiwa itu, Presiden Jokowi mengaku menyesalkannya. 

    Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui Kepala Negara: 

    1. Peristiwa 1965-1966 

    2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 

    3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 

    4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989 

    5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 

    6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 

    7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999 

    8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 

    9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999 

    10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002 

    11. Peristiwa Wamena, Papua 2003 

    12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

    Terkait hal ini, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaiaan secara yudisial.

    Turut hadir dalam acara tersebut Para Menteri Koordiantro RI, Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar dari beberapa Negara, Para Forkopimda Prov. Aceh, Masyarakat Korban Konflik dan Para tamu Undangan.(*) 

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Mulai 4 Juli 2023, Jemaah Haji Bertahap...

    Artikel Berikutnya

    Tony Rosyid: Anies Presiden, Kadrun-Cebong...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Bhabinkamtibmas Polsek Klari, Monitoring Pendaftaran Siswa Baru Di SMAN 2 Th Ajaran 2024-2025
    Polsek Klari Lakukan Patroli KRYD Malam Hari, Cegah Gukamtibmas
    Personil Polsek Klari Patroli di Gerbang Tol Karawang Timur ( Kartim )
    Kanit Sabhara Polsek Klari Bersama Anggota Patroli Dialogis Sambangi Satpam Perbankan
    Polres Karawang, Bhabin Polsek Cilamaya Aipda Lino Sambang Kantibmas Warga Binaan Ajak Aktif Ronda Malam 

    Ikuti Kami